Sejarah Keistimewaan Jogja
Keistimewaan Yogyakarta “digugat” pada Jumat 26 November 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di kantornya. Pernyataan ini yang mungkin menuai kontroversi: “Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi.” Sebenarnya, kenapa Yogyakarta punya keistimewaan? Bagaimana sejarahnya?
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang berdasarkan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Selain itu ditambahkan pula mantan-mantan wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran yang sebelumnya merupakan enklave di Yogyakarta.
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta asal mulanya dari tahun 1945, bahkan sebelum itu. Beberapa minggu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat dan setelah melihat kondisi yang ada, Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Paku Alam VIII pada hari yang sama. Dekrit integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan Hindia Belanda setelah kekalahan Jepang.
Pada saat itu kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat meliputi:
1. Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,
2. Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,
3. Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,
4. Kabupaten Gunungkidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,
5. Kabupaten Kulonprogo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.
Sedangkan kekuasaan Kadipaten Pakualaman meliputi:
1. Kabupaten Kota Pakualaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat,
2. Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang.
Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo, maka sehari sesudahnya, semufakat dengan Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta, Haamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama (dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 yang isinya menyerahkan kekuasaan Legeslatif pada Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan mengeluarkan dekrit bersama dan memulai persatuan dua kerajaan.
Semenjak saat itu dekrit kerajaan tidak hanya ditandatangani kedua penguasa monarki melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta sebagai simbol persetujuan rakyat. Perkembangan monarki persatuan mengalami pasang dan surut. Pada 18 Mei 1946, secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam urusan pemerintahan menegaskan persatuan dua daerah kerajaan untuk menjadi sebuah daerah istimewa dari Negara Indonesia. Penggunaan nama tersebut ada di dalam Maklumat No 18 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat Maklumat Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1946). Pemerintahan monarki persatuan tetap berlangsung sampai dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman adalah bagian integral Negara Indonesia.
“(1) Daerah yang meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan Provinsi.”(Pasal 1 UU No 3 Tahun 1950) Pasal 18 UUD 1945. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.
Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman, sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.
Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.
Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa”.
Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, DIY dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.
sumber: blog-sejarah.blogspot.com
Polemik Keistimewaan Yogyakarta
Pro dan kontra dari kalangan warga Yogyakarta maupun dari kalangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta memuncak pada suatu pilihan yaitu Gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau ditetapkan. Perbedaan pendapat antar kalangan semakin memanas saat wacana referendum muncul di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sri Sultan meminta keputusan penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih secara langsung harus disepakati melalui referendum. Pemerintah dan DPR tidak bisa menentukan itu sendiri.
Pada Jumat 26 November lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di kantornya mengatakan tidak pernah melupakan sejarah dan keistimewaan DIY. Keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Maka itu harus diperhatikan aspek Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Namun pernyataan ini yang mungkin menuai kontroversi. “Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi,” kata SBY.
Sejak sebelum Indonesia merdeka, baru kali ini Keistimewaan Yogyakarta dipertanyakan. Status sebagai Daerah Istimewa itu merujuk pada runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya juga terdapat Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.
Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman, sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah:
1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).
Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa”.
Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, DIY dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, mengatakan bahwa Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keistimewaan Yogyakarta sudah selesai harmonisasi di tataran pemerintah, dan sedang menunggu surat pengantar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta saat ini sudah berada di Sekretariat Negara, menunggu surat pengantar dari Presiden untuk disampaikan ke DPR RI,” kata Patrialis Akbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Patrialis, dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta itu isinya banyak mengatur hal-hal yang terkait dengan Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
Beberapa keistimewaan Yogyakarta yang diatur dalam RUU tersebut, menurut dia, antara lain mengatur soal jabatan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam.
Dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, kata dia, pemerintah mengusulkan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui meknisme pemilihan, bukan penetapan.
Dalam mekanisme pemilihan gubernur itu, katanya, setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur harus mendapat persetujuan dari Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam.
“Sultan dan Paku Alam meskipun tidak menjadi gubernur tetap menjadi orang nomor satu dan nomor dua di Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Patrialis.
Meskipun nantinya terpilih orang lain sebagai gubernur di DIY, menurut dia, tapi gubernur tetap harus meminta persetujuan dari Sultan dan Paku Alam untuk memutuskan suatu kebijakan.
DPRD Provinsi Yogyakarta yang membuat peraturan daerah atau penyusunan anggaran daerah, kata dia, juga harus mendapat persetujuan dari Sultan dan Paku Alam.
Posisi penting dalam penyusunan anggaran ini, kata Patrialis, bukan menempatkan Sultan sebagai “alat stempel”, tapi justru untuk memberikan pertimbangan.
“Jika Sultan setuju, maka akan dilaksanakan, tapi jika Sultan tidak setuju, ya tidak dilaksanakan,” katanya.
Keistimewaan berikutnya, menurut Patrialis, Sultan Hamengku Buwono otomatis menempati posisi gubernur utama, sedangkan posisi gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi DIY.
Jika Sultan menghendaki mencalonkan diri sebagai calon gubernur, menurut dia, maka kerabat Kesultanan atau kerabat Pakualaman tidak boleh ada yang mencalonkan lagi.
“Kalau hanya ada satu pasangan calon, maka pasangan tersebut langsung ditetapkan DPRD sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Menurut Patrialis, dirinya sudah membaca RUU Keistimewaan Yogyakarta secara detil, sehingga sudah memahami isi dan maksudnya.
“Saya sudah membacanya dari ujung rambut sampai ujung kuku RUU itu,” katanya.
Patrialis berharap, anggota DPR RI yang menerima RUU Keistimewaan Yogyakarta bisa memahami seperti dirinya juga.
Soal aspirasi masyarakat Yogyakarta, menurut dia, DPRD Provinsi DIY sudah memutuskan, agar Sultan tetap memimpin Yogyakarta sebagai gubernur.
“Itu urusan DPRD, sedangkan Undang-undang urusan DPR RI. Di DPR RI juga ada anggota yang berasal dari daerah pemilihan Yogyakarta. Mereka juga ikut membahas,” kata Patrialis.

ngayogyakarta hadiningrat